Pemerintah mengalokasikan Rp757,8 triliun untuk pendidikan pada 2026. Dari jumlah itu, bantuan operasional yang mengalir ke 201 perguruan tinggi negeri tercatat Rp9,4 triliun. Bagi sebagian besar kampus, apalagi yang swasta, pesannya cukup jelas: ruang gerak anggaran tidak melebar, sementara tuntutan mutu terus naik.
Efisiensi bukan berarti memangkas
Reaksi pertama saat anggaran ketat biasanya seragam — potong pos ini, tunda kegiatan itu. Masalahnya, pemotongan yang tidak selektif justru menggerus hal yang paling mahal untuk dipulihkan: mutu akademik dan kepercayaan mahasiswa. Efisiensi yang sehat bekerja sebaliknya. Ia mencari pekerjaan yang menghabiskan sumber daya tanpa menambah nilai, lalu menghapus pekerjaannya, bukan menghapus layanannya.
Tiga pemborosan yang jarang terlihat
- Data yang diketik ulang. Satu data mahasiswa diinput ke sistem akademik, diketik lagi untuk keuangan, lalu sekali lagi untuk pelaporan PDDikti (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi).
- Rapat untuk mencocokkan angka. Ketika setiap unit memegang versi datanya sendiri, sebagian besar waktu rapat habis untuk menyepakati angka mana yang benar.
- Biaya lisensi yang tidak sebanding. Tidak sedikit kampus kecil membayar sistem dengan skema harga yang dirancang untuk kampus besar.
Ketiganya bukan soal staf yang kurang rajin. Ini soal proses yang belum dirapikan.
Belajar dari model kode terbuka
Salah satu jalan yang mulai ditempuh adalah membuka kode sumber sistem akademik. Sikampus Public License, misalnya, membuka kode Sikampus sehingga kampus dapat memasang dan menyesuaikan sistemnya sendiri tanpa terikat biaya lisensi. Nilainya bukan sekadar bebas biaya. Kampus memegang kendali atas datanya, bisa menyelaraskan alur kerja dengan statuta dan kebijakan internal, serta terhindar dari ketergantungan pada satu vendor.
Model ini jelas bukan solusi instan. Kampus tetap perlu orang yang mampu memasang, merawat, dan mengamankan sistemnya. Namun justru di situ letak perpindahan biayanya: dari sewa lisensi tahunan menjadi investasi pada kapasitas internal yang nilainya tinggal di kampus.
Penutup
Efisiensi yang berkelanjutan lahir dari keputusan tata kelola, bukan dari surat edaran pemangkasan. Pertanyaan yang layak diajukan pada rapat pimpinan berikutnya sederhana: pekerjaan mana di kampus kita yang dikerjakan berulang-ulang tanpa menambah nilai?
Sumber: